Sebuah seruan kuat menggema di berbagai aksi demonstrasi dan media sosial dalam beberapa waktu terakhir, merangkum kegelisahan banyak keluarga di Indonesia: "Kami masyarakat kecil butuh sekolah gratis, bukan makanan gratis." Kalimat ini menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap lonjakan biaya pendidikan tinggi yang dinilai semakin tidak terjangkau.
Gelombang protes yang dimotori oleh aliansi mahasiswa dari berbagai universitas ini dipicu oleh kenaikan drastis Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk tahun ajaran baru. Kenaikan ini dianggap memberatkan dan berpotensi menutup akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Tuntutan Utama: Pendidikan sebagai Hak, Bukan Komoditas
Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti apa yang mereka anggap sebagai ironi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah gencar mengampanyekan program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran sangat besar. Di sisi lain, biaya untuk mengakses pendidikan—yang merupakan hak konstitusional warga negara—justru terasa semakin mahal dan dikomersialisasi.
Para demonstran berpendapat bahwa investasi pada pendidikan adalah fondasi utama untuk kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Mereka menilai, akses terhadap sekolah dan universitas yang terjangkau atau gratis akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memutus rantai kemiskinan secara lebih efektif.
"Pendidikan adalah hak, bukan barang mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir orang," teriak salah seorang orator dalam aksi di depan gedung Kemendikbudristek. "Bagaimana kami bisa berpikir untuk membangun negeri jika untuk masuk gerbang pendidikannya saja kami sudah terbebani utang?"
Debat tentang Prioritas Nasional
Seruan ini dengan cepat membuka kembali perdebatan publik yang lebih luas tentang arah dan prioritas pembangunan nasional. Publik dihadapkan pada dua narasi besar: pentingnya pemenuhan gizi melalui program makan gratis versus krusialnya investasi pada akses pendidikan tinggi yang merata.
Meskipun program makan gratis memiliki tujuan mulia untuk mengatasi masalah stunting dan gizi anak, para mahasiswa dan sebagian masyarakat merasa bahwa menjamin biaya pendidikan yang terjangkau adalah kebutuhan yang lebih mendesak dan fundamental.
Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa di tengah berbagai program populis, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, terutama pendidikan, tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap menjadi prioritas utama.
(Sumber: MSN.com & Kompas.com)
0 Komentar